Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia

Serangan tiba-tiba angkatan udara Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan meluasnya perang dunia  II sampai ke Asia Timur Raya atau pasifik,yang pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu termasuk Belanda (1).Dengan adanya perang dunia II memberikan akibat bagi rakyat Indonesia,dimana dampak positifnya yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,dan lepas sudah penderitaan Indonesia dari penjajahan Belanda.Sedangkan dampak negatifnya,bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru yaitu cengkraman penjajahan Jepang.(2).Sebelum saya membahas tentang kebijakan Jepang di Indonesia,saya akan membahas sedikit tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia.

Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan baik serta gembira oleh rakyat Indonesia,karena Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan mengumandangkan propaganda yang menyebut dirinya sebagai saudara tua bagi Indonesia,dan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membantu membebaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda,dan mengusirnya,sekaligus menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pun memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Belanda merupakan musuh dari Jepang termasuk Inggris,dan Amerika Serikat.Sebab bagi pemerintah Jepang dalam masa perang itu hanya ada dua pihak yaitu kawan dan lawan. Sebagai saudara tua,kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung dan pemimpin yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya(Jepang mengajak Indonesia bersama-sama dalam membentuk kemakmuran).Sehingganya strategi yang dipergunakan Jepang dapat meyakinkan rakyat.tokoh dan pemuda-pemuda Indonesia,sehingga tanpa curiga kehadiran Jepang diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang memulai pendudukannya dengan memperlihatkan sikap yang cukup manis dan berbagai janji-janji,untuk lebih menarik simpati rakyat,dan ketika itu sebagian rakyat Indonesia diantaranya Kalimantan Timur ada yang percaya dan terpengaruh dengan propaganda Jepang terutama mahasiswa Samarinda yang sudah belajar di sebuah perguruan tinggi di Tokyo..Meskipun ada usaha di pihak lain yang memegang pemerintah Hindia Belanda(nama Indonesia masa itu) untuk melumpuhkan propaganda dan janji Jepang tersebut,tapi tidak berhasil.(3) Sesungguhnya setelah beberapa bulan pendudukan Jepang,contohnya di Kalimantan Timur tidak seorangpun yang mengetahui bahwa Jepang sudah menduduki Indonesia dalam perang sucinya,dan secara tidak langsung Jepang sudah menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia atau Indonesia telah memasuki penjajahan baru.Disinilah Jepang memulai kebijakan,dengan mempergunakan kelicikannya yang mampu membuat rakyat Indonesia dikelabui.

Semenjak ditandatanginya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Immamura dari Jepang dengan Jenderal Ter Poorten yang menjadi wakil Belanda. secara langsung wilayah Indonesia menjadi daerah pendudukan Jepang. Sejak tanggal 8 Maret 1942, Hindia Belanda menjadi salah satu bagian dari kekaisaran Jepang. Kemudian Jepang mengambil berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan di Indonesia. Baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jepang ingin menghilangkan kebudayaan barat di Indonesia.

Berikut ini adalah pembahasan tentang kebijakan pemerintah pendudukan jepang di indonesia, kebijakan jepang di indonesia, pengaruh kebijakan pemerintah pendudukan jepang di indonesia, kebijakan pemerintah jepang di indonesia, kebijakan pemerintahan jepang di indonesia, kebijakan jepang terhadap indonesia, pengaruh pendudukan jepang di indonesia, organisasi bentukan jepang, organisasi bentukan jepang di indonesia.

Pemerintahan pada Zaman Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada penjajahan Belanda pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil. Sedangkan masa Jepang dipimpin oleh militer.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.
  1. Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Bata ia (Jakarta).
  2. Wilayah II meliputi daerah Pulau Sumatra, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.
  3. Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujungpandang).
Peta pemerintahan pada zaman pendudukan Jepang.
Gambar: Peta pemerintahan pada zaman pendudukan Jepang.

Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia

Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

1. Bidang Politik

Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:
  1. mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,
  2. melarang penggunaan bahasa Belanda,
  3. mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan
  4. mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kebijakan Jepang yang lunak ternyata tidak berjalan lama. Jenderal Imamura mengubah semua kebijakannya. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan.

Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri.

Baca selengkapnya: Organisasi Pada Massa Pendudukan Jepang

2. Bidang Ekonomi

Pada awal pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan obyek-obyek ital seperti pertambangan dan industri dibumihanguskan oleh Sekutu. Untuk menormalisasi keadaan, Jepang banyak melakukan kegiatan produksi.

Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak.

Oleh karena itu Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Untuk membangun fasilitas perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kasar. Tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusha. Kehidupan romusha sangat mengenaskan.

Mereka hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian. Selain dengan romusha, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi.

3. Bidang Sosial

Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan.

Akibatnya banyak romusha yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Karena kemelaratan yang dialami para romusha tersebut, muncul golongan baru yang disebut golongan kere atau gembel. Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari:
  1. Golongan teratas yaitu golongan Jepang.
  2. Golongan kedua yaitu golongan pribumi.
  3. Golongan ketiga yaitu golongan Timur Asing.

4. Bidang Militer

Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Oleh karena itu Jepang membentuk organisasiorganisasi semimiliter dan organisasi militer.

5. Bidang Budaya

Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan.

Papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda dilarang beredar.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia"

Posting Komentar