Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Website Informasi Seputar Tips Android, Komputer, Pendidikan,Biss Key, Frekuensi Tv, Chanel Tv, Pengertian, Contoh

Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Setelah piagam persetujuan Pada tanggal 19 Mei 1950 kestabilan politik Republik Indonesia kembali diguncang dengan terpecahnya suara masyarakat karena sistem multipartai yang ada di Indonesia yang mengakibatkan pergantian kabinet dalam waktu yang cukup singkat. Mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet? Pada kesempatan ini kita akn membahas tentang pergantian kabinet masa demokrasi liberal, Demokrasi liberal di Indonesia lahir pada tahun 1950. Pada masa demokrasi liberal juga terjadi pergantian kabinet.

Pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal sangat merugikan rakyat. Kabinet masa demokrasi liberal diantaranya adalah: Kabinet Natsir,Kabinet Sukiman ,Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan Kabinet Juanda.

Berikut adalah pembahasan tentang kabinet pada masa demokrasi liberal, mengapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet, pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, demokrasi yang pernah berlaku di indonesia, sejarah perkembangan demokrasi di indonesia.

Kabinet-Kabinet yang Memerintah Selama Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluasnya kepada warga negara Indonesia. menganut Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada masa ini ditandai dengan pergantian kabinet yang memerintah.

Diantara kabinet-kabinet yang memerintah selama penerapan demokrasi liberal sebelum pemilu tahun 1955 adalah sebagai beriktu;

a. Kabinet Mohammad Natsir 7 September 1950 Maret 1951

Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.

b. Kabinet Sukiman April 1951- Februari 1952

Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan.

Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer.

c. Kabinet Wilopo April 1952- uni 1953

Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum.

Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru.

Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I 31 uli 1953-24 uli 1955

Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.

e. Kabinet Burhanudin Harahap Agustus 1955 Maret 1956

Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.

f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret 1956 Maret 1957

Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat.

Muncul semangat anti-Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.

g. Kabinet Djuanda Maret 1957 April 1959

Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk.

Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia.

Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

0 komentar:

Posting Komentar