Jumat, 21 April 2017

Sejarah Organisasi Wanita di Indonesia dan Kongres Perempuan Indonesia I, II dan III

Kongres Wanita Indonesia atau disingkat Kowani adalah federasi dari organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam lingkup nasional. Kowani didirikan pada tahun 1928 berlokasi di Jakarta, ibu kota Indonesia. Organisasi ini telah meraih banyak penghargaan baik secara nasional, regional maupun internasional. Berikut ini adalah pembahasan tentang kongres wanita Indonesia, sebagai salah satu bentuk kesadaran nasional Indonesia yang lahir dan dipelopori oleh kaum hawa.

Perkembangan Organisasi Wanita di Indonesia

Perkembangan organisasi wanita di Indonesia sebagai berikut.
  1. Pada tahun 1912 berdiri organisasi wanita yang pertama bernama Putri Mardika, yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Putri Mardika mendampingi para perempuan dalam pendidikan, memberikan beasiswa, dan menerbitkan majalah sendiri.
  2. Pada tahun 1913 di Tasikmalaya berdiri organisasi Keutamaan Istri yang menaungi sekolah- sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika.
  3. Atas inisiatif Ny. Van Deventer berdirilah Kartini Fonds. Salah satu usaha Kartini Fonds adalah mendirikan sekolah-sekolah yang disebut Sekolah Kartini di berbagai kota seperti Batavia, Cirebon, Semarang, Madiun, dan Surabaya.
  4. Pada tahun 1914 di Kota Gadang, Bukittinggi, Sumatra Barat, Rohkna Kudus mendirikan Kerajinan Amal Setia. Salah satu usahanya adalah mendirikan sekolah-sekolah untuk wanita.
  5. Pada tahun 1917, Siti Wardiah, istri Ahmad Dahlan mendirikan Aisyiah sebagai bagian dari Muhammadiyah.

Organisasi wanita lainnya yang merupakan pengembangan dari organisasi pria (pemuda) antara lain:
  1. Sarekat Putri Islam (dari Sarekat Islam).
  2. Ina Tuni (dari Jong Ambon).
  3. Jong Java Meisjekring (dari Jong Java).
  4. Jong Islami Bond Dames Afeiding (dari Jong Islami).

Adapun tokoh-tokoh wanita Indonesia yang dengan gigih berusaha memperjuangkan derajat dan emansipasi wanita antara lain:
  1. RA Kartini (1879–1904).
  2. Raden Dewi Sartika (1884–1947).
  3. Maria Walanda Maramis (1872–1924).

Kartini (tengah) sebagai tokoh pergerakan dan emansipasi wanita.
Gambar: Kartini (tengah) sebagai tokoh pergerakan dan emansipasi wanita.

Sejarah
I. Derap Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di tengah ma¬syarakat dan keikutsertaan wanita di segala bidang dalam era pembangunan ini tidak terlepas dari peranan yang telah dilakukan oleh para perintis pergerakan wanita sejak dahulu, kemudian diiringi dengan pertumbuhan organisasi-organisasi wanita yang dilatarbelakangi oleh berbagai aspirasi dan sebagian besar merupakan bagian dari organisasi pemuda yang telah ada.

II. Sumpah persatuan dan kesatuan yang diikrarkan dalam Kong¬res Pemoeda pada tanggal 28 Oktober 1928 membakar semangat pergerakan wanita Indonesia untuk menye¬lenggarakan Kongres Perempoean Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tema pokok Kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Kongres ini telah berhasil membentuk badan federasi organisasi wanita yang mandiri dengan nama “Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia” disingkat PPPI.

III. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia. PPPI mengalami perubahan nama beberapa kali, pada tahun 1929 menjadi Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Kongres PPII tahun 1930 di Surabaya memutuskan bahwa “Kongres berasaskan Kebangsaan Indonesia, menjunjung kewanitaan, meneguhkan imannya” karena itu tujuan pergerakan wanita Indonesia, selain untuk memperjuangkan perbaikan derajat kedudukan wanita, juga memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan serta mengisinya dengan pembangunan bangsa dan negara. Hal itulah yang membedakan perjuangan emansipasi wanita Indonesia dengan emansipasi di luar negeri.

IV. Pada tahun 1935, PPII berganti nama menjadi Kongres Perempoean Indonesia dan pada tahun 1946 menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI sampai saat ini.

V. Pada Kongres Perempoean Indonesia II tahun 1935 di Jakarta, ada beberapa keputusan penting yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Bahwa kewajiban utama wanita Indonesia ialah menjadi “IBU BANGSA” yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya. 2. Agar anggota Kongres mengadakan hubungan yang baik dengan generasi muda, sehingga tercipta saling penger¬tian dalam rangka keseimbangan antar generasi, oleh kare¬na itu perlu sikap saling menghargai dan tidak menon¬jolkan diri.

VI. Atas keputusan Kongres Perempoean Indonesia III pada tahun 1938 di Bandung, tanggal 22 Desember diangkat menjadi “Hari Ibu”. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI No. 316 tanggal 16 Desember 1959 menjadi Hari Nasional yang bukan hari libur.

VII. Dalam Kongres XVI Kowani tahun 1974 telah dilahirkan deklarasi yang menyatakan bahwa seluruh organisasi wanita sebagai salah satu kekuatan sosial yang melaksanakan fungsinya sebagai wadah yang menghimpun semua professional wanita Indonesia yaitu Kongres Wanita Indonesia sebagai kelanjutan dari Kongres Perempoean Indonesia Pertama. Deklarasi ini selanjutnya menjadi mukadimah Anggaran Dasar Kowani.

VIII. Sejak tanggal 22 Desember 1928, kongres demi kongres diselenggarakan guna membicarakan masalah pendidikan, sosial budaya, ekonomi, tenaga kerja dan politik yang sampai saat ini menjadi program Kowani.

IX. Guna melestarikan semangat, tujuan pokok dan tu¬gas utama Kongres Perempoean Indonesia pertama, dirumuskan ke dalam Visi dan Misi Kowani secara tertulis dan dikukuhkan pada Kongres XX Kowani tahun1993 di Bogor.

X. Kongres XXIII Kowani tahun 2009 telah menumbuhkan kepedulian bersama untuk membentuk common platform Kowani yang berfokus pada: 
a. Pendidikan Program wajib belajar 9 tahun, program pemberantasan buta aksara perempuan, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan sadar hidup sehat, pendidikan budi pekerti, serta pendidikan kebangsaan dan jati diri bangsa. 

b. Kesehatan Program Keluarga Berencana, pembinaan kesehatan mental, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanggulangan kurang gizi, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi dasar, pemberdayaan posyandu serta pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). 

c. Supremasi Hukum dan Konstitusi Upaya penguatan penegakan hukum dan konstitusi diharapkan akan melahirkan ketertiban (order) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat termasuk perlindungan anak, wanita dan Tenaga Kerja Wanita. d. Kesejahteraan Rakyat Peningkatan perekonomian rakyat dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, pelayanan kesehatan dan perluasanlapangan kerja. 

e. Harkat dan Martabat Bangsa Mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, perdangan orang dan tindak pidana lainnya, terutama bagi anak dan wanita dalam kaitannya dengan harkat dan martabat bangsa. 

f. Lingkungan Hidup Sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan, pencegahan bencana lingkungan, sadar dampak perubahan iklim (global warming,), dan penanaman budaya tanam dan pelihara. 

g. Hak Asasi Manusia (HAM) Mengupayakan pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. 

h. Kesetaraan dan Keadilan Gender Belum terwujudnya persamaan hak antara wanita dan pria dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam proses pengambilan keputusan.

a. Kongres Perempuan Indonesia I

Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Jogjakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I diikuti berbagai wakil organisasi wanita di antaranya Ny. Sukamto, Ny. Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin.

Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita.

Pada tangal 28–31 Desember 1929 PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII (Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia).

b. Kongres Perempuan Indonesia II

Tanggal 20–24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan.

c. Kongres Perempuan Indonesia III

Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23–28 Juli 1938 dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di badan perwakilan.

Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Ny. Maria Ulfah, dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu.

Advertiser


EmoticonEmoticon