Peran Dunia Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Indonesia - Belanda

Website Informasi Seputar Tips Android, Komputer, Pendidikan,Biss Key, Frekuensi Tv, Chanel Tv, Pengertian, Contoh

Peran Dunia Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Indonesia - Belanda

Peran Dunia Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Indonesia - Belanda - Peranan Dunia Internasional dalam Penyelesaian Konflik Indonesia - Belanda memiliki 2 Peran di dunia internasional yaitu
A. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
B. Peranan Konferensi Asia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Berikut Penjelasan Peran Internasional Dunia dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia-Belanda Seperti di bawah ini ............

A. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa

Masuknya kembali Belanda ke Indonesia dengan batas-batas Sekutu mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu orang Indonesia bergumul dengan cara diplomasi dan kekuatan senjata. Pada tanggal 25 Maret 1947 Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan Linggajati

Perjanjian Linggadjati. Meski kesepakatan Linggajati ditandatangani, hubungan antara Indonesia dan Belanda memburuk. Belanda melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan Linggajati dan juga kesepakatan gencatan senjata sebelumnya dengan meluncurkan agresi militer terhadap pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Kota-kota di Sumatera dan Jawa diserang dengan angkatan bersenjata bersenjata penuh dan modern. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat terbang Dakota VT-CLA membawa obat-obatan dan sumbangan Singapura dari Palang Merah Malaya (Malaysia) ke Indonesia ditembak oleh sebuah pesawat Belanda di Yogyakarta. Jatuh dalam acara ini meliputi: ...

1. Komodor Udara MudaA. Adisutjipto
2. Komodor Udara Muda Dr. Abdurrahman Saleh.

Bagaimana reaksi dunia luar terhadap tindakan orang Belanda yang melakukan tindak kekerasan terhadap Indonesia? Pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mempresentasikan masalah Indonesia-Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang Dewan Keamanan pada tanggal 1 Agustus 1947 sebuah resolusi disahkan yang mendesak kedua belah pihak untuk berhenti menembaki, menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau dengan cara damai lainnya. Menyusul seruan PBB untuk penyelesaian damai, Republik Indonesia menugaskan Sutan Syahrir dan H. Agus Salim sebagai duta besar yang berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Sutan Syahrir menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda satu-satunya cara adalah pembentukan Komisi Pengawas dalam pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan. Ia menambahkan bahwa Dewan Keamanan menerima usulan Australia secara keseluruhan dan penarikan tentara Belanda ke kursi sebelum agresi militer. Proposal ini didukung oleh Rusia dan Polandia. Selain itu, Rusia juga mengusulkan pembentukan Komisi
Gencanan pengawas Proposal di atas didukung oleh ... ..

1. Amerika Serikat,
2. Australia,
3. Brazilia,
4. Columbia,
5. Polandia,
6. Syria

Tapi veto Prancis, karena dianggap terlalu menguntungkan indonesia. Pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB menerima usulan Amerika Serikat mengenai pembentukan sebuah Komite Good Office untuk membantu menyelesaikan perselisihan Indonesia-Belanda. Komisi ini kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri dari:

A. Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), dengan pilihan Indonesia,
B. Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda,
C. Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), pilihan Australia dan Belgia.

Pada tanggal 27 Oktober 1947 KTN tiba di Jakarta untuk melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, KTN mengalami kesulitan karena Indonesia dan Belanda tidak mau bertemu di daerah yang dikuasai pihak lain. Akhirnya KTN berhasil mengumpulkan Indonesia-Belanda dalam sebuah negosiasi yang berlangsung pada 8 Desember 1947 di kapal perang Amerika Serikat "Renville" yang berlabuh di teluk Jakarta. Negosiasi ini dikenal dengan negosiasi Renville. Konsekuensi dan negosiasi wilayah Renville di Ri semakin sempit dan kehilangan daerah kaya karena pendudukan Belanda.

2. Peranan Konferensi Asia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Aksi militer Belanda 21 Juli 1947 melawan Republik Indonesia menimbulkan reaksi luar. Inggris dan Amerika Serikat tidak setuju dengan tindakan Belanda tersebut, namun ragu-ragu untuk campur tangan. Di antara negara-negara yang nampaknya mendukung Indonesia adalah Autralia dan India.
Australia mendukung Indonesia karena ingin menegakkan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan Piagam PBB. Selain itu, Partai Buruh yang berkuasa di Australia sangat bersimpati pada perjuangan untuk kemerdekaan. Sementara India mendukung Indonesia karena solidaritas dengan bangsa

Asia juga bernasib untuk menjadi negara yang menentang kolonialisme. Hubungan Indonesia dengan India sudah mapan Terbukti pada tahun 1946 Indonesia menawarkan bantuan beras sebesar 500.000 ton untuk disumbangkan ke India yang terkena kelaparan. India, di sisi lain, menawarkan benang tenun, alat pertanian dan mobil. Ketika Belanda mengambil tindakan militer kedua mereka pada tanggal 19 Desember 1948, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Burma U Aung San memprakarsai Konferensi Asia. Konferensi tersebut diadakan di New Delhi dan pada tanggal 20-23 Januari 1949 dihadiri oleh delegasi dari negara-negara seperti:

Afgarustan,
Australia,
Burma (Myanmar),
Selandia Baru,
Dan Thailand.

Perwakilan dan orang Indonesia hadir antara lain ....

1. Bapak A A. Maramis,
2. Pak Utojo,
3. Dr. Surdarsono, H. Rasjidi,
4. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.
Konferensi Asia menghasilkan sebuah resolusi yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB.

Isi resolusinya antara lain sebagai berikut ......
A. Kembali Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.

B. Pembentukan interim perimitah yang merdeka dalam kebijakan luar negeri, sebelum 15 Maret 1949;

C. Penarikan tentara Belanda dan seluruh Indonesia

D. Pengalihan kedaulatan kepada Pemerintah Amerika Serikat selambat-lambatnya 1 Januari 1950.

Dengan dukungan dan negara di Asia, Afrika, Arab dan Australia di Indonesia, pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yang diajukan ke Indonesia dan Belanda sebagai berikut.

A. Mendesak Belanda untuk segera dan secara serius menghentikan semua operasi militer dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memerintahkan unit gerilya untuk segera menghentikan tindakan gerilya mereka.

B. Mendesak Belanda untuk membebaskan Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat tanpa syarat dan tahanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah negara Republik Indonesia; kembalinya pemerintah Indonesia ke Yogyakarta dan membantu kembalinya pejabat Indonesia ke Yogyakarta sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dalam atmosfir yang benar-benar bebas.

C. Merekomendasikan bahwa RI dan Belanda membuka kembali perundingan berdasarkan kesepakatan Linggadjati dan Renville, dan khususnya atas dasar pembentukan pemerintah sementara federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949, Pemilu untuk Dewan Konstitusi Negara Bagian Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Juli 1949.

D. Sebagai tambahan dan keputusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dengan kekuatan yang lebih besar dan dengan hak untuk membuat keputusan yang mengikat atas dasar tugas mayoritas UNCI adalah ... ...

1. Membantu memulai negosiasi untuk mengurus kembalinya pemerintah Republik;

2. Mengamati pemilihan dan berhak mengajukan usulan mengenai hal-hal yang dapat membantu pencapaian penyelesaian.

Resolusi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia masih ada kekurangan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak mendesak Belanda untuk mengosongkan daerah-daerah di Indonesia selain Yogyakarta. Selain itu, Dewan Keamanan tidak menjatuhkan sanksi atas pelanggaran resolusi. Namun, bangsa Indonesia sebagai negara yang cinta damai selalu mematuhi semua isi resolusi asalkan sesuai dengan prinsip Merdeka dan sikap perang untuk membela diri.

(Sumber: IPS, Halaman: 49-52, Penerbit: Pusat Buku Kementerian Pendidikan Nasional, Penulis: Sutarto.dkk)

0 komentar:

Posting Komentar