Peristiwa Pemberontakan G 30S/PKI dan Cara Penumpasannya

Website Informasi Seputar Tips Android, Komputer, Pendidikan,Biss Key, Frekuensi Tv, Chanel Tv, Pengertian, Contoh

Peristiwa Pemberontakan G 30S/PKI dan Cara Penumpasannya

Pemberontakan G 30S/PKI dan Cara Penumpasannya - Pemberontakan G 30 S / PKI merupakan peristiwa pemberontakan yang tercatat dalam sejarah Indonesia, pemberontakan G 30 S / PKI dimana kejadian terjadi pada 30 September sehingga pemberontakan tersebut dikatakan G 30 S / PKI, Pemerintah telah cara untuk memusnahkan pemberontak G 30 S / PKI sehingga pemberontak G 30 S / PKI tidak berdaya. Pemberontak G 30 S / PKI adalah partai komunis yang ingin mengendalikan Indonesia dengan cara apapun termasuk membunuh para jenderal sehingga anggota tentara tidak memiliki perintah untuk dimobilisasi. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pemberontakan G 30 S / PKI sebagai berikut ..


LATAR BELAKANG DARI PERISTIWA G 30S / PKI

Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis dimanapun ia berada selalu berusaha merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainnya. Hal ini dilakukan untuk menegakkan kediktatoran proletariat. Upaya merebut kekuasaan selalu dilakukan dengan kekerasan, seperti yang terjadi di berbagai negara lain, tidak terkecuali di Indonesia.

Pada usia Republik Indonesia masih muda, yaitu pada tahun 1948, PKI telah mencoba merebut kekuasaan dan pemerintah Republik Indonesia sah. Gerakan PKI dikenal sebagai Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan tersebut berhasil digulingkan berkat kerja sama ABRI dan orang-orang yang setia kepada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu, PKI bergerak ke bawah tanah, dan muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik di Indonesia dan berpartisipasi dalam Pemilu I dari tahun 1955

Usaha kudeta PKI pada tahun 1948, masih meninggalkan trauma bagi bangsa Indonesia, jadi selalu ada kecurigaan tentang gerakan PKI.

1. PENYEBAB TERJADINYA G-30S / PKI

Sejak DN Aidit terpilih sebagai ketua PKI pada tahun 1951, dia dengan cepat membangun kembali PKI yang hancur karena kegagalan pemberontakan tahun 1948. Pekerjaan DN Aidit berjalan dengan baik, sehingga pada pemilihan umum 1955 PKI memperoleh dukungan rakyat dan memposisikan dirinya sebagai salah satu dari empat partai besar di Indonesia, PNI, Masyumi dan NV.

Tampaknya PKI sangat ingin merebut kekuasaan melalui parlemen pada periode Demokrasi Terpimpin. Dalam menjinakkannya, mereka juga nampak bersiap untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menguasai wilayah negara Republik Indonesia. Untuk tujuan ini, sebuah biro khusus dibentuk diam-diam yang bertugas menyiapkan kader di berbagai organisasi politik, termasuk di tubuh ABRI. PKI juga mencoba mempengaruhi Presiden Soekarno untuk menghapus dan menghilangkan lawan-lawan politiknya. Hal ini terlihat dengan pembubaran Partai Masyumi, PSI, dan Partai Murba oleh presiden. 

PKI juga berhasil membagi PNI menjadi dua kelompok. Upaya tersebut ditempuh oleh PKI dengan cara menginfiltrasi Ir.Surachman (sosok PKI) ke dalam tubuh PNI. Setelah PKI merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari jadi ABRI tertanggal 5 Oktober 1965. PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal adalah agen Nekolim (Amerika Serikat atau Inggris). Tuduhan tersebut ditolak oleh Angkatan Darat, bahkan Angkatan Darat segera menuduh PKI mengambil alih kekuasaan. Namun untuk memperingati ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965, puluhan ribu tentara berkumpul di Jakarta sejak akhir September 1965, sehingga tuduhan kudeta semakin meluas.

2. PERISTIWA G3OS / PKI

Menjelang insiden G3OS / PKI, berita bahwa kesehatan presiden mulai menurun dan berdasarkan diagnosa dan tim RRC dokter ada kemungkinan Presiden Soekamo akan lumpuh atau meninggal dunia. Setelah mengetahui kondisi Presiden Soekarno seperti itu, D.N. Aidit segera mengambil keputusan untuk memulai gerakan tersebut. Rencana gerakan tersebut diserahkan ke Kamaruzaman (alias Syam) yang ditunjuk sebagai Ketua Biro Khusus PKI dan disetujui oleh D.N. Aidit. Biro Khusus menghubungi kadernya di antara ABRI, seperti Brigadir Jenderal Supardjo, Letnan Kolonel Untung Dari Cakrabirawa, Kolonel Sunardi dan TNI-AL, Marsekal Omar Dani dan TNT-AU dan Kolonel Anwar dan Polisi.

Menjelang Gerakan 30 September 1965, pimpinan PKI telah mengadakan beberapa pertemuan rahasia. Tempat pertemuan terus bergerak dan satu tempat ke tempat lain. Melalui serangkaian pertemuan, pimpinan PKI memutuskan bahwa Gerakan 30 September 1965 secara fisik dilakukan oleh kekuatan militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon 1 Resimen Cakrabirawa (Garda Presiden) yang bertindak sebagai pemimpin formal dari keseluruhan gerakan

Sebagai pemimpin Gerakan 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung mengambil sebuah keputusan dan memerintahkan agar semua anggota gerakan tersebut siap dan mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada dini hari, mereka membawa keluar dari serangkaian penculikan dan pembunuhan enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dan Angkatan Darat. Petugas Angkatan Darat disiksa dan kemudian dibunuh. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya, para korban dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu dibuang dengan sampah dan tanah. Tujuh korban dan Angkatan Darat adalah sebagai berikut:

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri / Panglima Angkatan Darat atau Men Pangad).
2. Mayjen R. Soeprapto (Wakil II Pangad).
3. Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo (Wakil III Pangad).
4. Mayjen Suwondo Parman (Asisten I Pangad)
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).
6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman / Oditur).
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution).

Pada saat penculikan tersebut, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi sasaran penculikan berhasil lolos setelah kakinya ditembak. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani, menjadi korban sasaran tembak menembak dan para penculiknya dan kemudian meninggal dunia. Ajudan Jenderal A.H. Nasütion bernama Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban. Korban lainnya adalah Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun. Ia terbunuh saat geng yang mencoba menculik Jenderal A.H. Nasution. Pada saat yang sama, G3OS / PKI mencoba melakukan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri dan Semarang. Selanjutnya, gerakan tersebut mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965. Dewan Revolusi yang disiarkan melalui siaran RRI dibacakan oleh Letnan Kolonel Untung. Sementara itu, Dewan Revolusi di wilayah Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono. Mereka telah menculik Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugijono. Kedua perwira TNI AD ini dibunuh oleh sekelompok penculik di desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta.

3. PERISTIWA G3OS / PKI

Pengoperasian tindakan keras G3OS / PKI yang diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1965 diupayakan sedapat mungkin sehingga tidak ada benturan senjata. Langkah pertama adalah menetralkan pasukan di sekitar Lapangan Merdeka yang digunakan atau digunakan oleh pergerakan 30 September. Pasukan tersebut berasal dari anggota Batalyon 503 / Brawijaya dan anggota Batalyon 545 / Diponegoro. Anggota pasukan Batalyon 503 / Brawijaya berhasil terbangun dari keterlibatan Gerakan 30 September dan kemudian mereka dibawa ke Markas Besar Kostrad di Medan Merdeka Timur. Sementara anggota pasukan Batalyon 545 / Diponegoro berhasil ditarik sekitar pukul 17.00 WIB oleh Gerakan 30 September ke Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma.

Operasi militer pada aksi kekerasan Gerakan 30 September dimulai pada sore hari, 1 Oktober 1965 pukul 19.15 WIB. Sementara itu, pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung Gedung RRI, gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa benturan bersenjata atau pertumpahan darah. Juga pasukan Batalyon 238 Kujang / Siliwangi berhasil menguasai Lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam V / Jaya dan sekitarnya. Batalion I Cavalry berhasil mengamankan BNI Unit I dan mencetak uang negara di wilayah Kebayoran. Jadi, dalam waktu yang sangat singkat, pada tanggal 1 Oktober 1965 juga kota Jakarta telah berhasil dikendalikan oleh ABRI dan kekuatan pemberontakan G3OS / PKI telah berhasil lumpuh.

Untuk menenangkan kecemasan masyarakat dan membangkitkan pasukan yang terlibat dalam G3OS / PKI, berbagai upaya dilakukan. Diantara siaran RRI pukul 20.00 WIB, Mayjen Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan perebutan kekuasaan kekuasaam Upaya perebutan kekuasaan dilakukan oleh gerombolan yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September 1965" dan penculikan enam perwira tinggi Sementara itu Angkatan Darat Presiden dan Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan dalam kondisi aman dan sehat. Dikatakan pula bahwa antara Angkatan Laut dan Polisi Angkatan Laut telah saling pengertian untuk bekerja sama untuk menghancurkan G3OS / PKI. Mayor Jenderal Soeharto juga menyarankan agar rakyat Indonesia tetap tenang dan waspada. Setelah diketahui bahwa basis utama G3OS / PKI ada di sekitar lapangan udara Halim Perdana Kusuma. maka langkah selanjutnya adalah mencoba membebaskan pangkal dan tangan G3OS / PKI. Presiden Soekarno didesak untuk meninggalkan kawasan Halim Perdana Kusuma. Ini dimaksudkan untuk menjaga keamanannya jika terjadi bentrokan fisik antara pasukan TNI dan pasukan pendukung G3OS / PKI yang bersembunyi di sekitar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.

Kemudian Presiden Soekarno meninggalkan halim Perdana Kusuma ke Istana Bogor. Di antara pasukan RPKAD yang dibantu oleh Batalyon 238 Kujang / Siliwangi dan Batalyon Kavaleri I diperintahkan untuk bergerak menuju sasaran. Juga membawa dukungan pasukan sebanyak tiga perusahaan tempur kavaleri tempur yang dipimpin langsung oleh Panglima Kuda Kavaleri (Dansenkav) Kolonel Subiantoro. Mereka tiba di Cijantung dan langsung masuk dalam gerakan untuk menutup tiga persimpangan Cililitan, Kramat Jati dan persimpangan tiga Lanuma Halim Lubang Buaya tanpa ada kesulitan. Pukul 06:10 pada tanggal 2 Oktober 1965 pangkalan udara Halim Perdana Kusuma telah berhasil dikuasai, meski memiliki sedikit perlawanan dan kontak senjata. Kontak bersenjata juga terjadi selama gerakan pembersihan yang berlanjut ke desa-desa di sekitar area Lubang Buaya. Karena di daerah tersebut sebelumnya diduga digunakan sebagai tempat latihan militer Pemuda Rakyat dan Gerwani.

Dalam gerakan pembersihan ke desa-desa sekitar Buava Hole, Petugas Polisi Brigadir (Abruptu / Kopral) Sukitman yang telah ditawan oleh tim penculikan Brigadir Dl Pandjaitan lolos. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil menemukan jenazah perwira tinggi yang dikuburkan di sumur tua. Penunjukan jenazah tersebut berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh anggota RPKAD dan KKOAL (marinir). Semua mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (sekarang RSPAD Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian dimakamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Keesokan harinya bertepatan dengan Ulang Tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah perwira tinggi Angkatan Darat dimakamkan di Pemakaman Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Hero Revolusioner, dan diberi peringkat peringkat lebih tinggi, anumerta. Sementara di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah perintah yang ditujukan kepada seluruh jajaran Angkatan Bersenjata. Presiden Soekarno diminta untuk meningkatkan kesiapan dan bertahan di posnya sendiri dan bergerak hanya jika ada perintah. Semua orang tetap tenang dan meningkatkan kesadaran dan menjaga persatuan dan persatuan nasional. Selain itu, diumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara dipegang oleh Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Angkatan Darat diangkat untuk sementara waktu Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro, Asisten II Men / Pangad. Perintah tersebut tidak segera diketahui oleh anggota ABRI di luar Halim. Oleh karena itu, pada hari yang sama, sesuai dengan tata cara yang berlaku, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan untuk sementara memegang kepemimpinan Angkatan Darat

4. PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Untuk mengatasi masalah restorasi keamanan dan ketertiban, pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua komandan dan seluruh pasukan ke Istana Bogor. Pada pertemuan itu diputuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat langsung berada di tangan presiden. Untuk menyelesaikan tugas sehari-hari di Angkatan Darat diangkat dan ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto, dan Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban yang terkait dengan G3OS / PKI. Keputusan tersebut diumumkan melalui RRI Pusat pada pukul 01.30, pada tanggal 3 Oktober 1965. Inilah awal dari eksistensi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berdasarkan perintah tersebut, sore hari Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI mengumumkan pengangkatannya sebagai pelaksana pemulihan keamanan dan ketertiban untuk dilakukan sebaik mungkin. Kebijakan Presiden Soekarno tentang penyelesaian G3OS / PKI dinyatakan dalam sidang paripurna Kabm Dwikora pada tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor sebagai berikut:
"Presiden / Panglima Tertinggi ABRJ / Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno berkeras bahwa dia mengutuk pembunuhan orang-orang buas yang dilakukan oleh kontrarevolusi yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September 1965. Presiden juga tidak membenarkan pendirian undang- disebut Dewan Revolusi, hanya saja itu bisa mengirim kabinet, bukan orang lain. "

Untuk mengatasi masalah G3OS / PKI, beberapa kebijakan politik dipecahkan oleh presiden, aspek administratif militer diserahkan kepada Mayor Jenderal Pranoto, dan penyelesaian aspek teknis militer, isu keamanan dan ketertiban, diserahkan kepada Mayjen Soeharto. Setelah meninggalkan pernyataan presiden yang mengutuk G3OS / PKI dan diduga PKI di belakang atau di belakang gerakan tersebut, kemarahan dan kebencian masyarakat terhadap PKI meningkat. Antara lain dengan dibakamya gedung PKI Central Office di Jalan Kramat Raya. Rumah tokoh PKI dan kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat. Aksi tercoreng menuntut pimpinan PKI untuk diadili dan demostrasi menuntut pembubaran PKI yang dipelopori oleh mahasiswa, mahasiswa dan ormas (loyalitas) yang setia kepada Pancasila.

Sementara itu, gerakan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa G3OS / PKI terus ditingkatkan. Kolonel A. Latief, komandan yang dipecat dan Brigade Infanteri / Kodam Jaya ditangkap pada tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal dalam perjalanan mereka ke Jawa Tengah. Meskipun peran PKI sangat terungkap sebagai dalang G3OS / PKI, dan demonstrasi menuntut pembubaran PKI meningkat, namun Presiden Soekarno tidak bertindak. Presiden Soekarno belum mengambil keputusan dan telah mengambil langkah-langkah menuju penyelesaian politik dan masalah G3OS / PKI, seperti yang dijanjikan. D.N. Aidit dalam pelariannya pada tanggal 6 Oktober 1965 dan Blitar mengirim surat kepada presiden. D.N. Aidit mengusulkan untuk melarang setiap pernyataan yang mengutuk G3OS / PKI, dan melarang tuduhan atau kesalahan tersebut. Diharapkan kemarahan rakyat terhadap PKI akan mereda. Pernyataan tersebut tidak mengecilkan hati masyarakat Indonesia untuk menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Komando Daerah Militer (Kodam juga membekukan PKI dan ormasnya).

5. PERISTIWA G3OS / PKI DI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA

Saat G3OS / PKI meletus, wilayah yang paling kritis ada di Jakarta dan Jawa Tengah. Di kedua wilayah tersebut G3OS / PKI menggunakan senjata, sementara di daerah lain G3OS / PKI pada umumnya tidak beraksi menggunakan angkatan bersenjata. Kodam VII / Diponegoro memiliki tiga Brigade, yaitu Brigade 4, 5, 6. Akibat Biro PKI, anggota Brigade 4 digunakan oleh G3OS / PKI sementara hanya sedikit anggota Brigade yang terkena dampaknya. Hanya anggota Brigade 6 yang tidak terpengaruh oleh mereka. Batalyon aktif yang digunakan oleh G3OS / PKI adalah Batalyon K dan M yang berbasis di Solo. Batalyon L dan C terletak di Yogyakarta, dan Batalyon D terletak di Salatiga.

Setelah G3OS / PKI pindah ke Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965 gerakan tersebut juga mulai beraksi di Jawa Tengah. Munculnya G305 / PKI di Jawa Tengah dimulai dengan siaran RRI Semarang. Melalui RRI Semarang, Asisten Kodam Vil / Diponegoro, Kolonel Suhirman mengumumkan dukungannya terhadap G305 / PKI di Jawa Tengah. Mereka berhasil menguasai Markas Besar Vil / Diponegoro dan kemudian membuat kantor pusat dan memperluas posisinya ke semua Korem dan Brigade di lingkungan Kodam VII / Diponegoro. Selain itu, G3OS / PKI membawa pasukan pelindung, di antaranya dan Solo, Batalyon K di bawah Mayor Kadri dan dua perusahaan Batalyon D dari Salatiga yang dipimpin oleh Mayor Supardi. Pasukan ini ditempatkan di tempat-tempat strategis terutama di Makodam, RRI dan telekomunikasi. Selanjutnya, Kolonel Sahirman menyatakan bahwa Letnan Kolonel Sastrodibroto mengambil alih kepemimpinan Kodam Vil / Diponegoro dan di beberapa tempat pendukungnya mengambil alih pimpman setempat, di antaranya:

A. Markas Komando Pangkalan Militer (Makorem) 071 / Purwokerto dipimpin oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Soemito.
B. Makorem 072 / Yogvakarta dipunpm oleh Kepala Seksi 5 Mayor Mulyono.
C. Markas Brigade Infantri ke-6 dipimpin oleh Komandan Markas Besar Perusahaan, Kapten Mintarso.

Dewan Revolusi Yogvakarta mengumumkan melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965 bahwa Ketua G3OS / PKI di Yogyakarta adalah Mayor Mulyono. Dengan menggunakan kekuatan Batalyon L, mereka mengendalikan Makorem 072 dan menculik Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugiyono. Mereka kemudian mengeluarkan perintah kepada semua Komando Distrik Muter (Kodim) untuk mendukung G3OS / PKI. Mereka juga membagikan senjata kepada anggota Legiun Veteran setempat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, terjadi demonstrasi anggota PKI dan ormas di depan Makorem 072 untuk menyatakan dukungan mereka terhadap Gerakan 30 September 1965. Pada hari yang sama Komandan Korem 072 Kolonel Katamso diculik dan rumahnya dan dibawa ke Kompleks L Batalyon di desa Kentungan, kota Yogyakarta. Kemudian Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugijono dibunuh oleh anggota G3OS / PKI. Dengan kekuatan Batalyon M, G3OS / PKI juga melakukan gerakannya di Solo. Gerakan dimulai dengan penculikan. Mereka menculik Panglima Brigade 6 Kolonel Azahari, Kepala Staf Brigade 6 Letnan Kolonel Parwoto, Kepala Staf Kodim 735 Soeparman Mayor, Detasemen Militer Komandan Militer Kapten Prawoto dan Komandan Batalyon M, Mayor Darso. Selain penculikan, mereka juga menduduki kantor RRI, telekomunikasi dan bank pemerintah. Pada tanggal 2 Oktober 1965, walikota Solo, Oetomo Ramelan, melalui RRI mengumumkan dukungannya kepada G3OS / PKI.

Daerah Surakarta ditutupi suasana pemberontakan. Orang-orang yang bukan anggota PKI atau organisasi satelitnya ketakutan dan khawatir. Sementara itu, polisi belum bertindak, mereka hanya mengamati aktivitas PKI dan ormasnya. Ini karena polisi hanya memiliki kekuatan satu perusahaan Brimob dan satu perusahaan Perintis. Demikian pula, tentara pelajar yang tergabung dalam organisasi GPTP (Pelaksana Gerakan Tjita-jita Prokiamasi) sebanyak 50 orang sekaligus organisasi massa kelompok nasionalis dan agama. Mereka masih pasif dalam menghadapi kekuatan massa G3OS / PKI yang mendapat perlindungan dan brigade 6. Oleh karena itu, Panglima VII / Diponegoro, Brigadir Jenderal Surjosumpeno, setelah mendengar pengumuman letnan Kolonel Untung melalui radio, langsung menghubungi stafnya. perwira dan Sad Tunggal Jawa Tengah untuk mengadakan briefing. Komandan memerintahkan para pejabat untuk tetap tenang dan mencoba menenangkan masyarakat, karena situasi sebenarnya tidak diketahui. Dia berangkat ke Salatiga untuk mengadakan konferensi yang sama dan berencana melanjutkan ke Magelang. Asisten 2, Letnan Kolonel Soeprapto diperintahkan untuk mengadakan briefing di Solo. Tapi saat Panglima VII / Diponegoro tidak berada di Semarang, Kolonel Sahirman mengumumkan pendirian Dewan Revolusi dan Kolonel Usman mengambil alih kepemimpinan Kodam VII / Diponegoro.

5. PERISTIWA G3OS / PKI DI SOLO
Ketika tiba di Salatiga, Brigjen Surjosumpeno menghadapi kenyataan bahwa kota ini telah diduduki oleh G3OS / PKI. Atas saran Letnan Kolonel Soeprapto (yang tidak pergi ke Solo, karena sudah ada informasi bahwa kota Solo juga dikuasai oleh G3OS / PKI), Brigjen Surjosumpeno pergi ke Magelang untuk mengatur kekuatannya. Pasukan di Garnisun Magelang tidak terpengaruh oleh G3OS / PKI. Oleh karena itu, Panglima Daerah VII / Diponegoro segera mengadakan briefing dengan komandan setempat dan memutuskan untuk memobilisasi pasukan dalam upaya menghancurkan G3OS / PKI. Kekuatan yang digunakan meliputi:

A. Batalyon Kavaleri ke-2 yang terletak di Magelang.
B. Batalyon Artileri Medan 3 yang berbasis di Magelang.
C. Batalyon Artileri Medan 9 yang berbasis di Magelang.
D. Batalyon 4 yang bermarkas di Medan
E. Combat Engine 2 Batalyon / Yang berbasis di Magelang.
F. Beberapa anggota Batalyon 4 berbasis di Gombong.
G. Bagian dari Batalyon 3 / Para yang berada di Semarang.

Tindakan keras tersebut dimulai pada tanggal 2 Oktober 1965. Angkatan Darat mulai bergerak pada pukul 05.00 W1B untuk membebaskan kota Semarang dengan kekuatan 2 peleton BTR (Bronero Transportasi), yang membawa personil kavaleri yang dipimpin Letnan Kolonel Jassin Husein dan satu Batalyon Artileri Medan dengan Tugas infantri.Setelah disiarkan RRI Jakarta, bahwa Jakarta telah berhasil dikendalikan oleh ABRI, sementara pasukan yang digunakan oleh G3OS / PKI mulai tidak kompak. Kota Semarang berhasil dikuasai ABRI tanpa ledakan senjata. Kolonel Sahirman, dkk melarikan diri dari kota yang dikawal oleh dua perusahaan Batalyon Mayor Kadri K. Dua perusahaan Batalyon K dan dua anggota perusahaan Batalyon D dihidupkan kembali dan keterlibatan mereka dengan G3OS / PKI. Pukul 10.00 WIB hari itu (2 Oktober 1965), Pangdam Vil / Diponegoro melalui RRI mengumumkan bahwa komandan telah kembali ke Kodam VII / Diponegoro.

Kota demi kota yang pernah dikuasai oleh G30S / PKI ini berhasil direbut kembali, sehingga pada tanggal 5 Oktober 1965 jalur Komando Kodam VII / Diponegoro telah dipulihkan kembali. Untuk memperkuat konsolidasi Kodam VII / Diponegoro, pada tanggal 5 Oktober 1965, Komandan mengadakan briefing bersamaan dengan komandan plato di kota Salatiga, Solo dan Yogyakarta. Dengan demikian, secara fisik militer, pemulihan keamanan di jajaran Kodam VII / Diponegoro telah selesai. Tapi kemudian ada gerakan pengacau, sabotase dan pembunuhan yang dilakukan oleh massa PKI melawan kelompok-kelompok yang menentang G3OS / PKI. Jawa Tengah adalah jalur PKI yang kuat. Oleh karena itu, Ketua Umum CC PKI, D.N. Aidit memilih Jawa Tengah sebagai jalur pelariannya.

Untuk mengatasi kekacauan dan menjunjung tinggi ketertiban umum, Panglima VII / Diponegoro berangkat dan Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1965, dan dengan bantuan RPKAD dan pasukan kavaleri mereka tiba di Semarang pada tanggal 19 Oktober 1965. Kawasan Jawa Tengah dianggap paling serius dan Pangkalan G3OS / PKI adalah daerah Surakarta, Klaten, dan Boyolali.

Untuk mengintensifkan gerakan pembersihan terhadap sisa-sisa G3OS / PKI di Jawa Tengah, pada tanggal 1 Oktober 1965 Komando Operasi Merapi didirikan. Operasi Merapi langsung dipimpin Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Dalam operasi tersebut ada pemimpin G3OS / PKI Jawa Tengah seperti Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono dan Kapten Sukarno
berhasil ditembak mati Dengan keberhasilan itu, pada tanggal 30 Desember 1965 pasukan RPKAD ditarik dan Jawa Tengah ke markasnya di Jakarta. Kemudian restorasi keamanan dan ketertiban berlanjut dalam rangka peperda pembersihan organisasi politik dan pendukung ormas G305 / PKI.

Pembersihan G3OS / PKI juga dilakukan di daerah Blitar Selatan. Gerakan pembersihan tersebut diberi nama Operasi Trisula yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 1968. Operasi tersebut memakan waktu satu setengah bulan dan berhasil menangkap 850 pendukung PKI G3OS / PKI. Mereka yang tertangkap adalah pemimpin level 13 CC dan 12 tokoh tingkat CDB. Operasi penindasan terhadap pendukung gelap G3OS / PKI dan PKI yang lebih gelap juga dilakukan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di pegunungan Lawu dan Kendeng. Operasi tersebut berhasil menangkap 200 kader PKI. Selain itu ada operasi penindasan di daerah Purwodadi setelah diketahui bahwa PKI ilegal membangun STPR (Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat). Juga diketahui bahwa PKI ilegal memindahkan aktivitasnya di kawasan kompleks Merapi Merbabu (MMC). Dalam operasi yang dilakukan di daerah tersebut berhasil ditangkap Pono (Supono Mrsudidjojo), orang kedua di sebuah biro khusus PKI.

Sementara itu, operasi penindasan G3OS / PKI yang dilakukan di luar Jakarta dan Jawa Tengah cukup memadai dengan Gerakan Operasi Teritorial. Operasi tersebut dilakukan dengan menangkap pemimpin organisasi politik dan organisasi massa PKI. Di daerah-daerah tersebut, para pendukung G3OS / PKI tidak memiliki waktu untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan, hanya di wilayah Jawa Timur dan Bali yang mengalami kekacauan dengan penculikan dan pembunuhan tersebut. Namun, dalam waktu singkat gerakan tersebut bisa dinonaktifkan. Secara keseluruhan pemberontakan yang memanggil G3OS / PKI yang diduga didukung oleh PKI telah berhasil dihancurkan. Bahkan PKI pun dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah karena kedudukan Republik Indonesia.


Demikian Penjelasan Mengenai Pemberontakan G 30 S / PKI dan cara penumpasannya, Peristiwa Pemberontakan G30 S / PKI dan cara tindakannya, semoga bermanfaat.

(Sumber: IPS, Hal: 256-259, Penerbit: Pusat Buku Kementerian Pendidikan Nasional, Penulis: Sutarto.dkk, Percetakan: Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri-Solo)

0 komentar:

Posting Komentar